Anonimitas Akun Kedua
Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.
Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.
Espos.id/ Mariyana Ricky P.D
Seorang bos buzzer menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penanganan perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung), setelah dituding menyebarkan narasi negatif terkait penyidikan kasus di instansi itu.
Buzzer biasanya menggunakan akun yang tidak memiliki nama dan memanfaatkan bantuan bot, sedangkan KOL adalah seseorang yang populer di dunia maya dan dapat memengaruhi opini publik.
Pemanfaatan buzzer pada era digital memang sangat relevan, terlebih media sosial menjadi arena pertarungan yang menjanjikan untuk menarik simpati para pemilih, khususnya pemilih muda.
Buzzer adalah pelaku buzzing yang bertugas untuk membuat suara-suara bising seperti dengung lebah.
Membanjirnya perspektif di media sosial menjadi makanan empuk bagi industri buzzer (pendengung) memanipulasi opini publik.
Seyogianya pertentangan cukup pada narasi saling adu ide, gagasan, wacana atas isu-isu besar kebangsaan yang memang butuh didiskusikan.
Peran buzzer dalam politik praktis sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 terbukti memunculkan dampak negatif berupa polarisasi atau keterbelahan masyarakat. Ada harapan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 terbebas dari buzzer.
Kontrol dilakukan dengan memaksimalkan layanan pada platform digital, mengerahkan tentara digital partisan (buzzer) untuk menyerang individu dan institusi media (pers).
Penggunaan media sosial yang strategis dan terorkestrasi membantu elite ekonomi dan politik Indonesia menyuburkan dominasi mereka.
Penelitian kolaboratif tentang pasukan siber dan kerja-kerja mereka ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan perdebatan publik mengenai dampak mobilisasi dan aktivitas mereka.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 20 Februari 2021. Esai ini karya Dwi Munthaha, peneliti di Bhuminara Institute dan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta.
AMSI meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Asep menuturkan pihaknya akan memproses hukum para buzzer yang menyebarkan konten negatif.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.