Cegah Tindak Pidana Korupsi, Sukoharjo Targetkan Tambah 11 Desa Antikorupsi
Pemkab Sukoharjo menargetkan bisa menambah 11 desa antikorupsi pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Pemkab Sukoharjo menargetkan bisa menambah 11 desa antikorupsi pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Espos.id/ R Bony Eko Wicaksono
Ahmad Luthfi ungkap Jawa Tengah memiliki 327 desa antikorupsi. Seluruh kades dibekali sekolah antikorupsi dan pendampingan APH.
Tiga desa di Kabupaten Wonogiri dinobatkan sebagai Desa Antikorupsi 2024 yakni Desa Jimbar di Pracimantoro, Desa Waru di Slogohimo, dan Desa Kepatihan di Selogiri.
Pemprov Jateng hingga 2024 ini telah mengembangkan 372 desa sebagai desa rintisan antikorupsi sesuai dengan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Empat desa di Wonogiri mengikuti penilaian sebagai percontohan program Desa Antikorupsi yang diselenggarakan Pemprov Jateng pada 2024 ini dengan hasil istimewa dan memuaskan.
Empat desa di empat kecamatan Kabupaten Wonogiri ditunjuk untuk mengikuti penilaian desa antikorupsi 2024, salah satunya Desa Jimbar, Pracimantoro.
Pencanangan desa antikorupsi, sekolah berintegritas, dan pemasangan informasi APB desa di ruang publik menjadi aktualisasi program yang harus dimaknai sebagai kesadaran bahwa membangun budaya antikorupsi harus dilakukan terus-menerus.
Sebanyak 31 desa di Klaten dicanangkan sebagai desa antikorupsi sementara 77 sekolah dasar (SD) ditetapkan sebagai SD berintegritas.
Sebanyak 29 desa di Jawa Tengah (Jateng) ditetapkan KPK sebagai desa percontohan antikorupsi saat peringatan Hakordia di Semarang.
Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Klaten, menjadi salah satu percontohan desa antikorupsi yang merupakan program dari KPK.
Desa Ngunut di Kecamatan Jumantono, Karanganyar terpilih jadi percontohan Desa Antikorupsi.
Sragen memiliki satu desa yang ternyata masuk dalam daftar 29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah yang diluncurkan Gubernur Ganjar Pranowo.
Insentif yang diberikan itu dikemas dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus Desa tanpa potongan apa pun sehingga bisa dimaksimalkan untuk pembangunan desa.
Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang dinobatkan sebagai desa antikorupsi terbaik di Indonesia oleh KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan potensi desa memiliki nilai yang strategis. Hal itu karena desa-desa Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa.
KPK sebut kasus korupsi ada 601 kasus yang melibatkan kepala desa dan perangkat. Sementara 686 tersangka dari kasus tersebut menjadi catatan KPK
Kementerian Desa Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dengan membentuk 10 desa antikorupsi.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.