KPK Duga Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Djoko Tjandra
KPK menduga sumber uang suap tersangka kasus Harun Masiku, ada yang berasal dari Djoko Sugiarto Tjandra.
KPK menduga sumber uang suap tersangka kasus Harun Masiku, ada yang berasal dari Djoko Sugiarto Tjandra.
Espos.id/ Newswire
Akibatnya, Napoleon divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta pada 10 Maret 2021.
Hukuman Brigjen Pol. Prasetijo Utomo dikurangi dari tiga tahun menjadi 2,5 tahun penjara.
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi koruptor kasus suap red notice, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
Dia menyayangkan konten Kece di media sosial belum dihapus oleh pemerintah.
Dari 214 narapidana koruptor yang memperoleh remisi, dua di antaranya yakni Djoko Tjandra dan Eni Maulani Saragih.
Pengamat hukum dari UNS Solo Agus Riewanto menilai aneh terkait pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman koruptor Djoko Tjandra.
Sejumlah koruptor mendapatkan remisi HUT ke-76 RI seperti Djoko Tjandra, dan Gayus Tambunan, kecuali Setya Novanto.
Djoko Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani 1/3 masa pidana.
Kejaksaan Agung menetapkan standar berbeda terhadap Djoko Tjandra dibandingkan dengan Jaksa Pingki terkait kasus suap red notice.
Viral tentang Pinangki muncul saat Kejagung memeriksa Kajari Jaksel Nanang Supriatna yang juga berkaitan dengan Djoko Tjandra.
Keputusan itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kajari Jakpus Riono Budi Santoso menjelaskan alasan Pinangki belum dieksekusi hanya masalah teknis administratif.
MAKI menyebut pemangkasan hukuman jaksa Pinangki mempengaruhi putusan PT yang memotong vonis Djoko Tanjdra.
Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memangkas banyak hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari. JPU belum mengambil sikap lantaran mengaku belum menerima salinan putusan.
Boyamin membandingkan vonis Nurhadi dengan Pinangki Sirna Malasari terkait suap di kasus Djoko Tjandra, 10 tahun dan enam tahun.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakpus memvonis 10 tahun penjara kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa MA Djoko Tjandra.
Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis mengapresiasi kinerja jajarannya yang ia anggap telah kasus red notice Djoko S. Tjandra.
Pinangki Sirna Malasari mengaku tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanudin dan eks Mantan Ketua MA Hatta Ali.
Nantinya dilihat apakah penyidikan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan ini on the track atau tidak.
Dugaan suap itu jumlahnya melebihi total harta Pinangki Rp6,8 miliar.
Berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM.
Keputusan menjadi pengacara diterima Otto setelah melakukan pembicaraan terkait kasus yang menjerat Djoko Tjandra.
Mahfud MD: Djoko Tjandra Bisa Diberi Hukuman Baru
Djoko Tjandra diterbangkan ke Jakarta pada Kamis malam setelah ditangkap di Malaysia.
Buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, diterbangkan dari Malaysia ke Indonesia.
Polisi menetapkan penasihat hukum buronan Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking, sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian DPO tersebut.
PN Jaksel menolak berkas permohonan PK dari buronan Djoko Tjandra dan tidak meneruskan berkas tersebut ke MA.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan Djoko Tjandra.
Menurut jaksa, sidang daring atau online tidak dapat dilaksanakan dalam sidang PK.
ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak berwenang untuk betul-betul menuntaskan kasus Djoko Tjandra yang menjadi polemik.
MAKI meminta Jokowi ikut melobi Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Rassid, untuk membantu menangkap Djoko Tjandra.
Propam menyatakan pembuat surat jalan buronan Djoko Tjandra, Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, terbukti bersalah melanggar kode etik.
Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Prasetijo Utomo terbukti menerbitkan surat jalan buronan Djoko Tjandra.
Brigjen Pol. Prasetyo Utomo mengeluarkan surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra.
Tim Pemburu Koruptor akan dihidupkan untuk meringkus beberapa buronan, seperti terpidana kasus cassie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.
Kemendagri mencatat perekaman KTP-el Djoko Tjandra dilakukan dalam 1 jam 19 menit di Kelurahan Grogol Selatan, Jaksel, sebulan lalu.
Menko Polhukam panggil empat institusi terkait kasus Djoko Tjandra.
Anggota Komisi III DPR mengatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Lurah Grogol Selatan melanggar hukum karena membantu buronan Djoko Tjandra.
Menkopolhukam sudah bicara dengan Jaksa Agung, Burhanuddin, melalui telepon agar menangkap Djoko Tjandra.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.