DPRD Grobogan Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
DPRD Kabupaten Grobogan menetapkan sejumlah agenda strategis dalam Rencana Program/Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan pada Juni 2026.
DPRD Kabupaten Grobogan menetapkan sejumlah agenda strategis dalam Rencana Program/Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan pada Juni 2026.
Espos.id/ Tim Espos
Pembahasan tentang Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Grobogan terus bergulir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan terus bekerja menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
Pemerintah Kabupaten Grobogan dan DPRD setempat sepakat menyetujui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Grobogan 2026, senilai Rp5,2 miliar.
DPRD Kabupaten Grobogan membentuk Panitia Khusus (Pansus) VII untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
Bupati Grobogan Setyo Hadi melalui Wakil Bupati Sugeng Prasetyo memberikan beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Grobogan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Sepanjang Oktober 2025, DPRD Grobogan menjadwalkan rangkaian rapat paripurna dan kerja intens membahas sejumlah Raperda.
Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan 2026, DPRD Kabupaten Grobogan mengagendakan rencana kerja pada tahun depan.
Peraturan Daerah (Perda) Grobogan Nomor 2/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinilai sudah tidak relevan.
Bupati Grobogan Setyo Hadi memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada 2026 di wilayahnya.
Drainase di Kecamatan Purwodadi akan menjadi fokus pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir yang kerap melanda wilayah kota di Kabupaten Grobogan.
Untuk melengkapi draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan, DPRD setempat menggelar rapat dengar pendapat umum atau public hearing, Senin (15/9/2025), di Gedung Dewan setempat.
DPRD Grobogan memiliki sejumlah agenda kegiatan pada September ini. Salah satu agenda itu adalah penyusunan regulasi tentang fasilitas bantuan penyelenggaraan pendidikan pada madrasah diniyah.
Nilai pinjaman daerah tersebut telah memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan memperhitungkan kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan prioritas pembangunan.
DPRD Grobogan berkantor di Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. DPRD Kabupaten Grobogan periode 2024-2029 terdiri atas 50 politisi.
Dari total 50 anggota yang duduk di kursi DPRD Grobogan, sebanyak 10 orang di antaranya adalah perempuan yang berasal dari empat parpol berbeda.
Ketua Komisi D DPRD Grobogan Mansata Indah Maratona M.Si. menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pembangunan dan rehabilitasi SD di wilayahnya.
DPRD Grobogan telah menyesuaikan kegiatan-kegiatan mereka pada Agustus 2025 ini dengan momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Fraksi-fraksi DPRD Grobogan memberikan tanggapan mereka atas Raperda Penyertaan Modal BUMD melalui Rapat Paripurna ke-21, Senin (7/7/2025).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan, Bupati mengatakan rancangan Perubahan APBD Grobogan 2025 tersebut selanjutnya akan dicermati, diteliti, dan dibahas bersama-sama.
DPRD Grobogan menggelar rapat dengan berbagai agenda selama Juli 2025, simak daftarnya berikut ini.
Sebagian sekolah kekurangan jumlah pendaftar, baik di tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), menjadi perhatian serius DPRD Grobogan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Grobogan memberi jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebelumnya.
Agar lebih dekat dengan alat kelengkapan Dewan ini, berikut ini daftar nama-nama anggota Komisi DPRD Kabupaten Grobogan.
KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025 yang semula senilai Rp3,098 triliun menjadi Rp3,101 triliun atau bertambah Rp3,150 miliar.
Pembentukan Pansus dilakukan dalam rangkaian Rapat Paripurna ke-13 Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Ketiga dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.
Setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi sehingga memungkinkan anggota DPRD Grobogan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal.
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Grobogan menggelar rapat tentang perubahan program/kegiatan dewan selama Juni di Gedung DPRD setempat, Selasa (2/6/2025).
Bupati Grobogan, Sri Sumarni, menargetkan APBD Grobogan tahun 2025 mencapai Rp2,8 triliun, dalam rapat paripurna DPRD Grobogan.
PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) memperoleh Rp500 juta, Perumda (PDAM) Purwa Tirta senilai Rp2,7 miliar, PT BPR Purwa Artha senilai Rp1 miliar, dan Perumda Purwa Aksara senilai Rp750 juta
Badan anggaran (banggar) DPRD sebelumnya juga telah melakukan rapat untuk merumuskan dan memberikan masukan serta perubahan terkait KUA-PPAS perubahan APBD 2024 tersebut. Hasilnya KUA-PPAS tersebut bisa disetujui dan disepakati.
Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto menyampaikan bahwa Raperda RPJPD Grobogan 2025-2045 yang diusulkan kepada DPRD Grobogan telah disusun dengan proses yang sesuai ketentuan.
Dalam Raperda itu ada 4 BUMD akan memperoleh penyertaan modal senilai Rp4,95 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan.
Salah satu perubahan dan penyempurnaan dari Perda tersebut adalah penambahan bab baru. Yakni tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
Bupati Grobogan Sri Sumarni memberi penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan 2025-2045 dalam Rapat Paripurna DPRD Grobogan.
DPRD Grobogan menggelar Rapat Paripurna ke-11 dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Tahap Kesatu (Penjelasan Bupati) atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Sri Sumarni mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Pemuda Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) meningkat 264% karena Gedung Serba Guna Dewi intensitas pemakaiannya cukup tinggi pada 2023
DPRD Kabupaten Grobongan menggelar rapat paripurna ke-3 di Gedung Paripurna, Rabu (20/3/2024).
Melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Nur Ali Mursidi akhirnya diganti dari keanggotaan DPRD Grobogan.
Wakil Bupati (Wabup) Grobogan, Bambang Pujiyanto, memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi dewan terkait dengan rancangan APBD tahun anggaran 2024.
DPRD Kabupaten Grobogan terus tancap gas dalam membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
DPRD Grobogan dan Bupati Grobogan, Sri Sumarni, menyepakati enam raperda yang akan dibahas pada tahun 2024 nanti.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan memaksimalkan fungsi mal pelayanan publik (MPP) yang sudah ada untuk membantu berbagai jenis layanan kepada masyarakat dalam satu tempat.
DPRD Kabupaten Grobogan melakukan pergantian antarwaktu atau PAW anggotanya di mana Moch Sutarno digantikan Sandoyo.
DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), resmi mengesahkan Perda Penyertaan Modal BUMD Tahun 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan resmi mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 dalam rapat paripurna ke-31 DPRD Kabupaten Grobogan, Rabu (13/9/2023).
Pembahasan terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024 terus berlanjut.
Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024 terus dilakukan di DPRD setempat.
DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), telah menyetujui Raperda APBD Perubahan tahun 2023.
Rapat paripurna ke-27 DPRD Grobogan dilaksanakan dengan agenda jawaban Bupati Grobogan atas pemandangan umum fraksi dewan terkait Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Raperda) Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-26 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi dewan terkait Raperda Perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2023 di gedung dewan setempat pada Jumat (25/8/2023).
DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-25 dengan agenda pembahasan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, Rabu (23/8/2023).
DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-24 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023, Rabu (16/8/2023).
Badan anggaran (banggar) DPRD sebelumnya juga telah melakukan rapat untuk merumuskan dan memberikan masukan serta perubahan terkait KUA-PPAS perubahan APBD 2023 tersebut.
Pemkab Grobogan menargetkan setiap tahun angka stunting setidaknya bisa turun satu digit.
DPRD Grobogan menyetujui pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara (ASN) tahun anggaran 2024.
Bupati Grobogan, Sri Sumarni memberikan jawaban atas pemandangan umum dari fraksi DPRD Kabupaten Grobogan terkait Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada BUMD Tahun Anggaran (TA) 2024.
Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan pemandangan umum terkait Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada BUMD Tahun Anggaran (TA) 2024, Rabu (12/7/2023).
Bupati Grobogan, Sri Sumarni mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD tahun 2024.
DPRD Grobogan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bupati Grobogan, Sri Sumarni memberikan jawaban atas pemandangan umum dari berbagai fraksi DPRD terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2022.
DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-16 di gedung dewan setempat, Selasa (6/6/2023) siang.
Melalui rapat paripurna ke-15 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, H M Nur Wibowo, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Grobogan menyetujui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
DPRD Kabupaten Grobogan telah menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat menjadi Perda.
Realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan pada tahun 2022 mencapai 94,16 persen atau Rp2,687 triliun.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan terus digenjot.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan ke-11 memberikan saran dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran (TA) 2022 Bupati Grobogan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan kembali menggodok Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di ruang rapat paripurna dewan setempat, Rabu (12/4/2023).
Rapat Paripurna ke-9 DPRD Grobogan resmi mencabut Raperda Pengelolaan Zakat dari skala prioritas Raperda tahun 2023.
DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-8 di gedung dewan setempat, Rabu (29/3/2023) pagi.
DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-7 di gedung dewan setempat, Senin (27/3/2023) pagi.
Seorang anggota DPRD Grobogan berinisial MM terlibat kecelakaan maut dengan pengendara sepeda motor dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.
DPRD Kabupaten Grobogan telah menggelar rapat paripurna ke-5 yang membahas tentang penetapan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di gedung dewan setempat, Rabu (15/3/2023).
DPRD Kabupaten Grobogan telah menggelar rapat paripurna ke-5 secara terbuka di gedung dewan setempat, Rabu (15/3/2023) pagi.
DPRD Grobogan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2022 ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna yang digelar pada Rabu (7/9/2022).
KUA PPAS Perubahan APBD 2022 yang telah dibahas dalam rapat kerja Banggar perlu dimintakan persetujuan anggota DPRD Grobogan.
Komisi D DPRD Grobogan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Grobogan terkait kerusakan ruang kelas di SDN 2 Penawangan.
Pemkab Grobogan berencana menggelontorkan modal untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD pada 2023.
Adanya sisa anggaran dari sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam APBD 2021 menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Grobogan.
DPRD Grobogan melantik Santoso dari Partai Gerindra sebagai pengganti Firman Tri Hertanto yang diberhentikan.
Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam PMII Grobogan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Grobogan.
Pemerintah Kabupaten Grobogan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masa berlakunya 30 tahun ke DPRD Grobogan.
Ada pejabat positif Covid-19, Dinkes melaksanakan tracing dengan menggelar rapid test di Kantor Inspektorat Grobogan
Rapid test antigen dalam rangka contact tracking dari dua anggota Dewan yang positif Covid-19.
KAMI yang dideklarasikan Din Syamsudin, menurut AMGB dinilai merongrong pemerintah dan memecah belah bangsa.
Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan dua anggota DPRD Grobogan memang tidak memakai masker saat acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.