Nakes Honorer Puskesmas Sragen Mengadu ke DPRD soal Kesejahteraan
Nakes honorer puskesmas Sragen mengadu ke DPRD soal honor Rp700.000-Rp1 juta. Mereka meminta revisi Perbup BLUD dan pendataan ulang tenaga honorer.
Nakes honorer puskesmas Sragen mengadu ke DPRD soal honor Rp700.000-Rp1 juta. Mereka meminta revisi Perbup BLUD dan pendataan ulang tenaga honorer.
Espos.id/ Tri Rahayu
Setwan Kabupaten Sragen meluncurkan inovasi berbasis digital bernama Sistem Informasi Penyerapan Aspirasi Dewan Sukowati atau disingkat Serasi Dewanti pada 2026 ini.
FPKB DPRD Sragen nilai Pemkab tak konsisten tertibkan PKL Jalan Veteran sementara Alun-alun dibiarkan. Bupati diminta siapkan relokasi dan tak korbankan warga!
Insiden perkelahian dua siswa SD di Gondang, Sragen terekam kamera CCTV. Pihak sekolah dan DPRD menggelar mediasi hingga sepakat damai. Simak kronologinya!
Agus Fatchur Rahman mengkritik Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan meminta legislator Golkar berani mengingatkan bupati jika kebijakannya keliru.
Fraksi PDIP DPRD Sragen dirombak. Widyastuti menggantikan Sugiyamto sebagai ketua, sedangkan Heru Waluyo menjadi sekretaris untuk kepengurusan baru.
Ambrolnya plafon ruang guru di SDN 2 Cepoko, Sumberlawang, pada Rabu (7/10/2026) lalu, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.
DPRD Sragen meminta provider pemilik kabel internet mengaku dan bertanggung jawab atas insiden kecelakaan yang menimpa warga.
Raperda tersebut akan menjadi usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) sebagai raperda inisiatif DPRD Sragen yang kemungkinan dibahas pada 2027 mendatang.
Komisi IV DPRD Sragen menyoroti anggaran ATK dan makan-minum OPD 2027. Mereka meminta efisiensi hingga 50% dan menyoroti rencana belanja Perumda.
Komisi III DPRD Sragen dan OPD sidak Terminal Pilangsari yang dinilai angker. Penerangan dan kerusakan jalan terminal menjadi sorotan utama.
Komisi I DPRD Sragen menyoroti dominasi anggaran gaji dan operasional dalam RAPBD 2027 di 20 kecamatan yang dinilai membuat alokasi untuk kegiatan dan pelayanan publik menjadi minim.
Pedagang Terminal Pilangsari Sragen mengadu ke DPRD soal jalan rusak, kios rapuh, dan minimnya fasilitas. Mereka menyebut kondisi terminal seperti pacuan kuda.
DPRD Sragen menyoroti dugaan politik uang hingga potensi cacat hukum dalam tahapan pemilihan anggota BPD, sementara DPMD memastikan pelantikan tetap menunggu berakhirnya masa jabatan anggota lama.
Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di desa-desa Kabupaten Sragen berpotensi diwarnai politik uang karena lemahnya pengawasan.
Manajemen Pabrik Gula (PG) Mojo Sragen berkomitmen mengurangi kapasitas produksi untuk mengurangi dampak langes yang dikeluhkan warga.
Warga Kampung Cantel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Sragen, mendatangi DPRD Sragen untuk mengadukan dampak langes dari Pabrik Gula (PG) Mojo Sragen terhadap kesehatan mereka.
Pemkab Sragen menargetkan porsi belanja pegawai turun menjadi 30% pada awal 2029 setelah mendapat relaksasi dari pemerintah pusat.
DPRD Sragen mendesak Pemkab melakukan pendataan riil rumah tidak layak huni (RTLH) hingga tingkat desa agar rumah rawan roboh bisa segera ditangani sebelum menimbulkan korban.
Sebanyak 28 kegiatan dari BKK desa yang terindikasi merupakan usulan pokir DPRD Sragen lintas daerah pemilihan (dapil) batal dikerjakan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan menindaklanjuti warning KPK.
DPRD Sragen meminta Pemkab, khususnya Disdikbud, untuk mengawasi ketat pelaksanaan SPMB jenjang SMP agar tidak ada kecurangan atau manipulasi maupun server down,
Kekosongan 341 posisi perangkat desa di Kabupaten Sragen di mana dalam satu desa ada yang kosong sampai enam posisi mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan dan pelayanan publik terganggu.
Praja Sragen menuntut Pemkab segera melakukan pengisian kekosongan 341 perangkat desa yang tersebar di 196 desa menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 16/2026.
DPRD dan Kejari Sragen menandatangani kerja sama penanganan hukum perdata dan tata usaha negara untuk memperkuat pencegahan penyimpangan, pendampingan hukum, dan kepatuhan kelembagaan.
Fenomena Internet Rakyat mulai masuk Sragen. DPRD menyiapkan aturan layanan internet nirkabel agar tetap berkontribusi pada PAD.
Manajemen pabrik tekstil PT Delta Merlin Sandang Tekstil (DMST) 1 di Bumiaji, Sragen, berjanji mengatasi masalah polusi debu yang dikeluhkan warga setempat bakal selesai dalam dua pekan.
Sebanyak 140 orang melakukan touring atau motoran sejauh 91 km untuk mengunjungi sejumlah tempat-tempat bersejarah di desa-desa di wilayah Sragen.
Ketua FPDIP DPRD Sragen Sugiyamto mendesak Pemkab Sragen segera menerapkan mekanisme pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS.
PT CWII Sragen investigasi internal usai dipanggil DPRD terkait rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan siap evaluasi SOP dan perbaiki prosedur.
Komisi IV DPRD Sragen memanggil manajemen PT Combine Will Industrial Indonesia (CWII) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sragen terkait informasi sistem rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak pantas sesuai budaya Indonesia.
APJII Sragen minta perda infrastruktur telekomunikasi tak memberatkan provider. Tarif tinggi dan izin berbelit dikeluhkan dalam rapat DPRD.
Ribuan tiang internet di Sragen dinilai semrawut. DPRD siapkan Raperda untuk penataan dan pengawasan provider agar lebih tertib.
DPRD Sragen meminta ribuan PPPK dan PPPK paruh waktu tidak terkena PHK akibat pembatasan anggaran gaji pegawai maksimal 30 persen pada 2027.
Kabar duka datang dari Ketua DPRD Sragen, Suparno, yang ditinggal sang istri untuk selamanya pada Minggu (1/3/2026).
Legislator DPRD Sragen desak Bupati fasilitasi KDMP jadi PPTS pupuk bersubsidi. Langkah ini penting untuk dukung ketahanan pangan desa di Sragen.
Komisi I DPRD Sragen meminta Pemkab mencarikan solusi konkret mengenai polemik penggunaan lahan sawah dilindungi dan sejenisnya untuk pembangunan gerai KDMP, jangan sampai hal itu malah dibebankan kepada kades.
Komisi I DPRD Sragen mendesak Pemkab segera mengadakan public hearing atau dengar pendapat mengenai rencana pemanfaatan gedung Pemda Lama yang mangkrak selama setahun lebih di depan Alun-alun Sasana Langen Putra Sragen.
Sebanyak 347 kursi perangkat desa di Sragen kosong. Praja Sragen mendesak DPRD dan Pemkab segera membuka pengisian perdes.
Puluhan pedagang Pasar Kota Sragen mendatangi DPRD menuntut e-retribusi dihentikan dan dikembalikan ke sistem manual karena dianggap menyulitkan.
Komisi I DPRD Sragen mendesak kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas segera mengambil kebijakan terkait Dana Desa (DD) tahap II di 123 desa di Sragen yang belum cair.
Legislator mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen mempercepat tenggat penyelesaian dari kontrak resmi 25 Desember menjadi paling lambat 15 Desember.
APBD Sragen 2026 disahkan dengan efisiensi besar-besaran, terutama pada belanja pegawai, demi menjaga fokus pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan.
APBD Sragen 2026 masih defisit senilai Rp122 miliar lantaran alokasi Belanja Daerah lebih besar dari Pendapatan Daerah dengan belanja daerah masih didominasi gaji pegawai atau ASN yang mencapai Rp1,1 triliun.
Polres Sragen memastikan penyidikan kasus dugaan pencabulan guru TK kepada muridnya tetap berlanjut meski muncul pembelaan terhadap tersangka hingga ada petisi yang menyatakan tersangka tidak bersalah.
Adanya SE Mendikdasmen menjadi angin segar bagi para guru PPPK paruh waktu di Sragen untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak.
Gaji PPPK paruh waktu tahun 2026 masih diperdebatkan di Banggar DPRD Sragen, setelah Fraksi PDI Perjuangan ngotot disamakan sebesar Rp1,67 juta per bulan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp22 miliar untuk 14 bulan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen diminta membentuk tim khusus (timsus) untuk menangani kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang guru taman kanak-kanak (TK) di wilayah Sragen.
Para guru taman kanak-kanak (TK) bersama wali murid beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Sragen pada Selasa (4/11/2025), menuntut keadilan atas kasus dugaan pencabulan yang melibatkan guru TK berinisial YP, 38, terhadap siswanya, yang kini tengah ditangani Polres Sragen.
Pemkab dan DPRD Sragen melakukan refocusing anggaran 2026 menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang mencapai Rp256 miliar.
Adanya pergeseran pejabat menjadi hak prerogatif Bupati Sragen, namun diharapkan penempatan pejabat dilakukan secara profesional.
Para guru menyampaikan ompreng yang digunakan sebagai wadah MBG terlalu rapat menutupnya sehingga diduga mengakibatkan sup sayuran menjadi terasa kecut.
Tiga orang itu merupakan bagian dari massa yang merusak depan DPRD Sragen pada Sabtu (30/8/2025) dini hari.
Sugiyamto juga meminta Disdikbud Sragen mendata sekolah-sekolah yang menerima MBG di Sragen termasuk Satuan Pelayaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplainya.
Aksi anarkis massa tak dikenal di Sragen merusak aset Pemkab hingga Rp93,5 juta. Simak rincian kerugian di DPRD, Gedung Kartini, dan Dishub.
Sebanyak 73 orang dari kelompok massa yang tidak dikenal ditangkap polisi saat berupaya melakukan perusakan dan berbuat onar di wilayah Sragen, Minggu (31/8/2025).
DPRD Kabupaten Sragen menggelar pertunjukkan wayang kulit dengan memgambil lakon Dumadine Dino Jawa lan Pasaran di halaman Gedung DPRD Sragen, Jumat (29/8/2025) malam.
Untuk menjaga kondusivitas daerah, Polres dan Kodim melakukan patroli berskala besar di wilayah Kabupaten Sragen.
Ada satu peleton atau sekitar 30 personel tentara diterjunkan untuk menjaga DPRD Sragen pascaaksi anarkistis massa yang merusak fasilitas.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu tetapi tulisan DPRD dan Rumah Aspirasi di Depan DPRD Sragen rusak dan dua pos polisi lantas juga rusak.
Komisi IV DPRD Sragen segera memanggil Disdikbud Sragen beserta seluruh kepala sekolah (Kasek) jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen.
Sebanyak 2.175 orang tenaga honorer di Kabupaten Sragen berpotensi atau dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Ketua KomisI IV DPRD Sragen Sugiyamto mengusulkan agar program makan bergizi gratis (MBG) dievaluasi sembari menunggu hasil laboratorium atas sampel menu MBG turun.
Dari belasan korban dugaan keracunan massal di Gemolong, Sragen, hanya enam orang yang rawat inap dan empat orang di antaranya dipastikan pulang, sedangkan dua pasien lainnya masih dirawat.
Jumlah korban dugaan keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Gemolong, Sragen, bertambah dari awalnya 251 orang meningkat menjadi 365 orang per Kamis (14/8/2025).
Banggar DPRD Sragen mencoret usulan anggaran untuk kegiatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen senilai Rp100 juta.
PT Donglong Textile Semarang yang membangun pabrik di wilayah Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Sragen, merasa tertipu oleh konsultan untuk mengurus izin amdal pabrik tersebut.
Komisi IV DPRD Sragen memanggil manajemen PT Donglong Textile Semarang yang berlokasi di Plumbon, Sambungmacan, Sragen, ke Gedung DPRD Sragen, Kamis (7/8/2025).
Minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka ke Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk keluarga miskin di Sragen mendapat sorotan dari legislator Komisi IV DPRD Sragen, Tono.
Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekolah terus berjalan di wilayah 25 puskesmas di Kabupaten Sragen sejak diluncurkan pada Senin (4/8/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Sragen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Donglong Textile Semarang di Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, pada Rabu (30/7/2025) siang.
Sebanyak 61 kepala sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sragen mendadak dipanggil Komisi IV DPRD Sragen, Rabu (23/7/2025).
Aksi vandalisme ditemukan di lingkungan SD negeri di wilayah Gondang, Sragen.
Persoalan minimnya sarana dan prasarana (Sarpras) yang dimiliki petugas pemadam kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen mencuat dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Badan Anggaran DPRD Sragen.
Ketua DPRD Sragen merasa prihatin dengan adanya 113 SD yang jumlah siswa barunya minim, bahkan ada yang hanya mendapat siswa baru di bawah lima orang.
SDN 2 Tegalrejo, Gondang, Sragen, merupakan salah satu dari 113 SD di Kabupaten Sragen yang memiliki jumlah siswa baru di bawah 10 orang.
DLH Sragen memasang plakat pengumuman bahwa tarif retribusi kebersihan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang tidak melakukan izin sewa atau non perjanjian kerja sama dengan DLH dikenai Rp30.000 per hari.
Silpa APBD Sragen 2024 yang mencapai Rp133 miliar menjadi sorotan kalangan DPRD karena dinilai terlalu besar dan menunjukkan perencanaan yang kurang matang dari Pemkab.
Wilayah Kabupaten Sragen menjadi lumbung padi atau lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah dan nasional dengan 40% wilayahnya menjadi lahan pertanian tanaman pangan selama bertahun-tahun.
Para politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Sragen membagikan makanan kepada para pemudik di Terminal Pilangsari, Ngrampal, Sragen, pada Jumat (28/3/2025) dinihari.
Kegelisahan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) muncul ketika ada Peraturan Bupati (Perbup) No. 37/2024 tentang Perubahan Atas Perbup No. 8/024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Sragen.
Puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tergabung dalam Persatuan ASN PPPK Sragen mendatangi kantor DPRD Sragen, Rabu (19/3/2025).
Sebanyak 9.308 orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen bakal mendapat gaji ke-13 menjelang Lebaran 2025.
Para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) hasil seleksi tahap I tahun 2024 yang tergabung dalam Forum Sragen Bersatu akan mengadu ke para wakil rakyat di DPRD Sragen terkait dengan penundaan peangngkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan CPPPK.
Sejumlah anggota DPRD memberikan tanggapan atas kebijakan Bupati Sigit Pamungkas menggratiskan parkir di Pasar Sukowati Sragen.
Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sering terjadi di Jalan Tunjungan-Gondang, utamanya di sebelah utara fly over jalan tol, tepatnya di perbatasan wilayah Sambungmacan dan Gondang.
BPK Perwakilan Jateng menyurati Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sragen untuk meminta data terkait dengan proyek hanggar bola basket tahun 2024 senilai Rp4,7 miliar.
Pengadaan empat mobil dinas bagi pimpinan DPRD Sragen senilai Rp2 miliaran dan perjalanan dinas DPRD tidak terkena imbas efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025.
Komisi IV DPRD Sragen disambati para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Program MBG yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) di Sragen mulai Senin (17/2/2025) mendapat kritikan dari legislator DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto.
Komisi III DPRD Sragen Budiono Rahmadi meninjau Gedung Pemda Terpadu yang berdiri megah di wilayah Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Sragen.
Komisi IV DPRD Sragen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek hanggar basket di GOR Diponegoro Sragen, Jumat (14/2/2025) siang.
Kawasan Nglangon atau Kota Sragen bagian utara didesain menjadi kawasan bisnis dalam rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Sragen.
Politikus Partai Golkar Sragen, Utami Dewi Masithoh, atau sering disapa Imas terpilih dengan suara terbanyak sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sragen periode 2025-2029.
Puluhan anggota BPD yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Sragen mendatangi Gedung DPRD Sragen untuk beraudiensi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi I DPRD Sragen beserta eksekutif, Kamis (16/1/2025).
Sekitar 400 pelajar sudah berhasil diberdayakan lewat Program Siswa Mandiri yang diinisiasi Pemerintah Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Sragen, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.
Dua legislator DPRD Sragen yaitu Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen Alex Fitroh Hadi Purnomo dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sragen Fathurrohman memeriksa proyek pembangunan di dua puskesmas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Mereka menemukan pekerjaan fisik masih berjalan meski sesuai kontrak seharusnya selesai pada 28 Desember 2024.
Honor guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Sragen per Januari 2025 harus naik Rp100.000 atau menjadi Rp1,1 juta per bulan.
Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen melakukan sidak proyek Jembatan Butuh yang menghubungkan Desa Gedongan Plupuh dengan Desa Pilang Masaran, Sragen, Senin (30/12/2024).
Komisi IV DPRD Sragen berencana memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan puskesmas dalam waktu dekat.
Anggota Komisi I DPRD Sragen, Fathurrohman, mengamini adanya kesepakatan antara Komisi I DPRD Sragen dengan ekskutif terkait dengan penundaan pengisian jabatan perangkat desa.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.