Pengusaha Tolak Aturan Pembatasan Rokok
Gabungan pelaku usaha menegaskan menolak terhadap sejumlah ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan beserta aturan turunannya menjelang dua tahun aturan tersebut diundangkan.
Gabungan pelaku usaha menegaskan menolak terhadap sejumlah ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan beserta aturan turunannya menjelang dua tahun aturan tersebut diundangkan.
Espos.id/ Reyhan Fernanda Fajarihza
Penerimaan pajak dari industri rokok hanya sedikit lebih rendah dari industri pengolahan sawit yang tercatat sebesar Rp29,4 triliun dan pengilangan minyak bumi sebesar Rp27,3 triliun.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal sebagai upaya memperkuat pemberantasan rokok ilegal di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto mengatakan rokok elektrik berpotensi menjadi industri unggulan baru di Indonesia.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.