Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah 2026, Target 400.000 Unit
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat Program Bedah Rumah 2026 dengan target 400.000 unit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat Program Bedah Rumah 2026 dengan target 400.000 unit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Espos.id/ Newswire
Pemkot Solo dengan dukungan dari Kementerian PKP pada tahun bakal merehab 800 unit rumah tak layak huni atau RTLH.
Pemerintah meningkatkan plafon Kredit Program Perumahan (KPP) 2026 menjadi Rp50 triliun untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
Kementerian PKP mencatat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga 1 Juli 2026 telah menjangkau 88.635 penerima atau 22,25 persen dari target 400.000 unit rumah tahun ini.
REI menilai tenor cicilan KPR hingga 40 tahun tidak hanya meringankan beban masyarakat tapi juga bisa menekan risiko gagal bayar atau nonperforming loan (NPL) karena besaran cicilannya lebih ringan.
Kementerian PKP saat ini tengah menggodok regulasi terkait skema cicil KPR hingga tenor 40 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja swasta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp58 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah pada tahun ini.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memanfaatkan kawasan Meikarta untuk pembangunan rumah susun subsidi.
Kemen PKP mengungkapkan rusun subsidi di kawasan perkotaan nantinya akan memiliki dua konsep, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).
Kementerian PKP menyiapkan relokasi dan pembangunan rumah bagi lebih dari 112.000 unit yang terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membangun Zona Integritas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut pemutakhiran data perumahan dari BPS diharapkan menjadi tolok ukur serta menjadi penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP.
Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi melaksanakan Penandatanganan MoU tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan dukungan penuh terhadap Asosiasi Pengembang Perumahan Apersi yang mengusulkan adanya skema pembiayaan perumahan baru yakni sewa beli atau rent to own (RTO) bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.
Sebelumnya Ara telah mengatakan terdapat kemungkinan untuk membatalkan pengembangan rumah subsidi 14 meter persegi tersebut jika tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan rumah subsidi menjadi salah satu faktor penting kesuksesan program perumahan nasional.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencana rumah subsidi minimalis berpeluang untuk bisa membuat harga rumah menjadi terjangkau bagi masyarakat.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.