Terdakwa Kasus Gratifikasi IUP Mardani H Maming Divonis 10 Tahun Penjara
Mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode tersebut juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp110.604.731.752
Mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode tersebut juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp110.604.731.752
Espos.id/ Newswire
Mengutip dari situs elhkpn.kpk.co.id, Mardani Maming kali terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2018.
Mardani H. Maming dinobatkan sebagai bupati termuda saat dilantik di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada tahun 2010.
Mardani H. Maming dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dari perusahaan pertambangan saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen saat menggeledah perusahaan PT Batu Licin 69 atau BL 69 milik Mardani H. Maming.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Mardani mengaku tidak memenuhi panggilan KPK karena sedang berziarah ke makam Walisongo.
Penyerahan diri Bendum PBNU Mardani H. Maming mengurangi daftar buronan di KPK.
Bendum PBNU Mardani H. Maming dijerat kasus dugaan suap saat dirinya menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 2018 silam.
Kedua pembela Bendum PBNU itu adalah mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Profil Mardani H. Maming menjadi sorotan setelah penyidik KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP), saat menjabat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selaran, Mardani H. Maming, menyerahkan diri ke gedung KPK Jakarta, Kamis (28/7/2022) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi.
Masuknya Bendum PBNU dalam DPO KPK diketahui dari surat lampiran pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Pengacara Bendum PBNU, Denny Indrayana, mengaku sudah beberapa hari tidak berkomunikasi dengan kliennya tersebut.
Mardani H. Maming digelandang aparat KPK dari salah satu apartemen di Jakarta pada Senin siang.
Gugatan praperadilan Mardani Maming diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Abdul Salam Shohib meminta Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi tidak dijadikan tameng kasus hukum.
Saat dilantik sebagai Bupati Tanah Bumbu pada tahun 2010 ia adalah bupati termuda di Indonesia dengan usia 29 tahun.
Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani Maming dilarang bepergian ke luar negeri setelah berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.
Jokowi meminta agar publik berhati-hati karena dirinya bisa didemo akibat seruan bernada politik tersebut.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.