Pajak Marketplace Berlaku 1 November, Ekonom Minta Sistem Otomatis
PPh Pasal 22 marketplace mulai berlaku 1 November 2026. Ekonom meminta pemungutan otomatis dan sederhana agar tidak membebani UMKM secara berlebihan.
PPh Pasal 22 marketplace mulai berlaku 1 November 2026. Ekonom meminta pemungutan otomatis dan sederhana agar tidak membebani UMKM secara berlebihan.
Espos.id/ Newswire
Bupati Setyo Sukarno menegaskan bahwa kebijakan pajak UMKM makanan minuman minimal beromzet Rp5 juta tidak membebani UMKM, tetapi justru membuktikan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Rencana pajak kepada pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) dengan omzet minimal Rp5 juta/bulan belum final membuahkah kekhawatiran.
Rencana Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengenakan pajak kepada pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) dengan omzet minimal Rp5 juta/bulan belum final.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menyampaikan bahwa wajib pajak UMKM merupakan salah satu kelompok yang diberikan fasilitas perpajakan yaitu pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% dari peredaran bruto usahanya.
Sebanyak 12.142 wajib pajak (WP) dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.