Mulai 2026, PBB Rumah Difabel di Prawatan Klaten Ditanggung Desa
Desa Prawatan Klaten tanggung PBB rumah keluarga difabel mulai 2026. Paguyuban difabel dan berbagai layanan inklusif pun dibentuk untuk meringankan beban dan mendorong kemandirian.
Desa Prawatan Klaten tanggung PBB rumah keluarga difabel mulai 2026. Paguyuban difabel dan berbagai layanan inklusif pun dibentuk untuk meringankan beban dan mendorong kemandirian.
Espos.id/ Taufiq Sidik Prakoso
Pemkab Klaten melalui BPKPAD memberlakukan kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PBB untuk menyambut Hari Jadi ke-220 Klaten.
Realisasi penerimaan PBB dari Kecamatan Wedi menduduki peringkat terendah dengan 51% dari total pajak senilai Rp1,45 miliar.
Pembebasan sanksi administrasi berupa denda PBB tahun ini ditujukan juga untuk pengoptimalan capaian PBB Pemkab Klaten. Kemalang jadi satu-satunya kecamatan yang warganya sudah melunasi PBB 100 persen.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.