Awal 2025, Industri Manufaktur Masih Tertekan Akibat Isu PPN 12%
Pada awal 2025 industri manufaktur masih tertekan lantaran pengurangan produksi sebagai respons rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% oleh pemerintah.
Pada awal 2025 industri manufaktur masih tertekan lantaran pengurangan produksi sebagai respons rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% oleh pemerintah.
Espos.id/ Newswire
Perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam proses penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sejumlah ketentuan penyesuaian
PT Honda Prospect Motor (HPM) masih mengkaji kenaikan harga mobil untuk menindaklanjuti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan pungutan opsen pajak oleh pemerintah daerah membuat produsen otomotif asal Korea Selatan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengkaji potensi kenaikan harga mobil.
Beragam berita menarik dapat Anda simak di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (4/1/2025), salah satunya mengenai Keputusan Presiden Prabowo Subianto menahan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang dan jasa umum tetap 11% membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutar otak.
Inilah jenis-jenis kendaraan yang terkena kenaikan PPN 12%.
Peritel yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dipastikan tidak menerapkan PPN 12% dalam penjualan mereka.
Ini link download PMK 13 Tahun 2024 berikut isinya.
Penerapan PPN 12% diharapkan membuat kinerja ekonomi nasional semakin membaik sehingga ikut berdampak bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat.
Penerapan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk barang mewah dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Dengan penyesuaian penghitungan nilai lain sebagai DPP sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor, negara dapat memitigasi potensi kebocoran pajak.
Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur cara perhitungan PPN 12% terhadap barang mewah.
Pemerintah perlu mengajak pengusaha untuk merancang peraturan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang ditujukan terhadap barang dan jasa berkategori mewah.
Inilah daftar barang dan jasa mewah yang kena tarif PPN 12% per 1 Januari 2025.
Banyak opsi yang tersedia bagi pemerintah untuk menggantikan penerimaan PPN yang tidak jadi naik.
Aksi demo ratusan mahasiswa menolak kenaikan tarif PPN 12% di Jakarta, Jumat (27/12/2024) menjadi perjuangan yang mengkritisi kebijakan pemerintah karena dinilai memberatkan masyarakat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/12/2024) sore.
Menko PM, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memastikan pemerintah tidak akan menggelontorkan bansos khusus menyikapi kenaikan PPN 12%.
Perlu dicatat, yang menjadi dasar pengenaan PPN 12% bukan nilai pengisian uang [top up], saldo [balance], atau nilai transaksi jual beli melainkan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital.
Legislator Gerindra menyebut aturan PPN 12% merupakan produk PDIP selama menguasai legislatif.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Novita Wijayanti, mengatakan kenaikan PPN 12% merupakan produk legislasi kolektif antara pemerintah yang dikuasai PDIP dengan legislatif ketika itu.
Wamen Dikdasmen, Fajar Riza Ul Haq, menyebut wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% di sektor pendidikan yang menyasar sekolah-sekolah elite masih dalam proses pembahasan di internal kementerian.
Beras premium serta beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai PPN 12%.
Golkar menyebut PDIP mencla-mencle soal kenaikan PPN 12%.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Adik Sasongko menuding PDIP ingin cuci tangan dengan menolak kebijakan PPN 12%.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan transaksi melalui QRIS, debit card, maupun e-money tidak akan dikenakan kenaikan tarif PPN 12%.
Kemenkeu tengah mengkaji kriteria atau batasan barang/jasa yang kena PPN 12%.
Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan mengabaikan pelindungan pekerja/buruh, terutama yang berada di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah menjamin perekonomian tetap terkendali seusai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
Lebih dari 158.000 orang telah menandatangani petisi tolak PPN 12%.
Semua transaksi menggunakan uang elektronik pada 2025 akan dikenakan PPN 12 persen.
Beragam berita menarik dapat Anda simak di Koran Solopos edisi hari ini, Kamis (19/12/2024), salah satunya mengenai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengurangi subsidi dengan hanya membiayai koridor 1 dan koridor 5 BST saja mulai 2025.
Insentif atas kenaikan PPN menjadi 12% selama dua bulan ditujukan sebagai langkah menahan kenaikan inflasi di kuartal pertama 2025.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menilai perlu ada definisi lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan yang dimaksud sebagai premium, serta kajian mengenai etika terkait.
Beragam berita menarik dapat Anda simak di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (17/12/2024), salah satunya mengenai pemerintah memberikan sejumlah insentif dan kompensasi guna mengurangi dampak negatif pemberlakuan kenaikan PPN.
Pemberian diskon tarif listrik merupakan langkah pemerintah menjaga kelas menengah yang berpotensi terdampak kenaikan tarif PPN 12% pada tahun depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu merespons kritik tentang Indonesia yang menaikkan tarif PPN ketika Vietnam menurunkan tarif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia yang saat ini sebesar 11% masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.
Pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting)
Pemerintah akan mengumumkan detail terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% dan paket kebijakan ekonomi Senin (16/12/2024) lusa.
Menkeu menjamin, kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya tidak akan menambah beban pajak pada barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap segmen ritel bergantung pada pola konsumsi kelompok menengah ke atas. Kelas menengah atas yang menjadi target pasar barang-barang kelompok ini yang akan menentukan kinerja sektor ritel setelah kebijakan diimplementasikan.
Kategorisasi barang-barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% bakal dibahas Selasa (10/12/2024) ini oleh pemerintah. Pengaturan penerapan PPN 12% untuk barang apa saja cukup diatur menggunakan instrumen hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Pemerintah perlu memperjelas definisi barang mewah dalam kebijakan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pengenaan pajak pada barang yang sebenarnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat menengah.
Bea Cukai menyumbang Rp400 triliun ke pendapatan negara, menjadikannya penyumbang terbesar kedua setelah pajak.
Aturan PPN 12% atas barang mewah tidak perlu didasari lewat revisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penerapannya cukup diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP).
Ketentuan PPN 12 persen itu diperintahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif.
Rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penghitungan harga dan penetapan pajak.
Pemerintah tetap mempertahankan rencana pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Meski begitu ada rencana pembatasan pengenaan PPN sebesar itu.
Gaikindo berharap kepada pemerintah untuk dapat menyesuaikan kebijakan tentang pajak dengan kondisi saat ini, terutama di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan UMKM di tengah ekonomi yang masih mengalami pemulihan.
Pemerintah menjamin daya beli masyarakat tak akan terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12%.
Pemerintah perlu mencari sumber penerimaan selain dari pajak pertambahan nilai (PPN). Jika menekankan pada tambahan penerimaan melalui kenaikan PPN, langkah ini kurang pas.
Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berpotensi memicu perlambatan kredit di perbankan. Potensi penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan tarif PPN bisa memengaruhi kredit perbankan pada segmen konsumer, mikro, dan UMKM.
Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi kenaikan harga pangan bila tetap melanjutkan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.