Belanja Pegawai Dibatasi 30%, Pemkab Klaten Tegaskan PPPK Tetap Aman
Pemkab Klaten memastikan tidak ada pemberhentian PPPK meski ada aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% APBD mulai 2027.
Pemkab Klaten memastikan tidak ada pemberhentian PPPK meski ada aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% APBD mulai 2027.
Espos.id/ Taufiq Sidik Prakoso
Ketua DPRD Klaten berharap kebijakan batas belanja pegawai 30% APBD tidak berdampak pada PPPK, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
BKPSDM Klaten belum bisa memperkirakan kapan pegawai non-ASN yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu bakal dilantik karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melantik dan menyerahkan SK kepada 96 PPPK hasil seleksi tahap II 2024 yang akan bertugas di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Pemkab Klaten mengusulkan sebanyak 3.319 pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu ke Menpan RB.
Selama puluhan tahun, Supatmi setia menjalankan tugasnya sebagai pegawai honorer di SMPN 1 Kemalang, dan kini resmi diangkat menjadi PPPK.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengungkapkan pengangkatan siang itu menjadi jawaban atas sejumlah pertanyaan para PPPK melalui akun media sosial.
Forum berharap pemerintah pusat bisa membuka lagi pintu PPPK untuk mengakomodasi para honorer yang belum lolos seleksi PPPK menurut Keputusan Menpan RB.
Bukan keputusan mudah bagi Ariyani Susilowati, mantan guru honorer K2 yang lulus tes CPNS 2013/2014 untuk menerima tawaran menjadi PPPK setelah dipastikan tak bisa diangkat menjadi PNS.
Sebanyak 36 tenaga honorer K2 yang lolos tes CPNS 2013 dan menang gugatan hingga tingkat kasasi menerima SK pengangkatan sebagai PPPK dari Pemkab Klaten.
Pemkab Klaten mendapatkan kuota seleksi PPPK sebanyak 302 orang dan dari jumlah itu, 81 kuota di antaranya dikhususkan bagi tenaga honorer K2 guru.
Pemkab Klaten mengusulkan 302 lowongan pada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun ini.
PPPK yang dilantik di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (10/8/2023), terdiri atas 562 PPPK guru dan 15 PPPK tenaga teknis.
Kabupaten Klaten mendapatkan kuota sekitar 749 formasi untuk lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2022.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pekan lalu baru menerima surat keputusan (SK) menggeruduk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klaten, Rabu (25/5/2022).
Sebanyak 1.977 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru akhirnya menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja.
Tenaga harian lepas tenaga bantu atau THL TB penyuluh pertanian di Klaten dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Yagus dan Nuning tak bisa berlama-lama jadi PPK Klaten dan menikmati hak seperti aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, usia mereka sudah mendekati masa pensiun.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.