Pasar Darurat Wonogiri Siap Beroperasi, Pemkab Gratiskan Retribusi
Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjamin para pedagang yang menempati pasar darurat bebas dari penarikan retribusi pasar.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjamin para pedagang yang menempati pasar darurat bebas dari penarikan retribusi pasar.
Espos.id/ Muhammad Diky Praditia
Para pedagang Pasar Kota Sragen dan Pasar Bunder Sragen meminta Pemkab mengkaji ulang Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selain pembahasannya tak melibatkan pedagang, Perda baru itu dinilai memberatkan mereka.
Sejumlah paguyuban pedagang dari dua pasar tradisional di Kabupaten Sragen memprotes penetapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tanpa melibatkan mereka. Perda itu berisi tentang kenaikan retribusi kios dan los.
Empat paguyuban pedagang berkirim surat kepada Bupati Sragen untuk meminta audiensi terkait dengan rencana kenaikan tarif retribusi pasar.
Pemerintah Kabupaten Sragen harus memosisikan realitas yang dihadapi para pedagang di pasar-pasar tradisional itu sebagai basis perumusan kebijakan. Menaikkan target pendapatan asli daerah berbasis pasar tradisional bisa jadi bukan pilihan bijaksana.
Bupati Sragen menyebut kenaikan retribusi pasar adalah keniscayaan setelah bertahun-tahun tidak berubah.
Rencana Pemkab Sragen menaikkan tarif retribusi pasar tradisional didasarkan pada rekomendasi BPK 2021 agar mengkaji kembali besaran tarif retribusi pasar. Pemkab juga menaikkan target pendapatan dari retribusi pasar jadi Rp15 miliar di 2024.
Ibu-ibu pedagang Pasar Kota Sragen melakukan aksi protes rencana kenaikan retribusi kios dan los. Mereka meminta Pemkab membatalkan atau justru menurunkan tarif retribusi tersebut.
Satpol PP Kota Semarang melakukan penyegelan puluhan kios di pasar tradisional karena tidak pernah membayar retribusi.
Diskumindag Sragen menyegel tiga kios di Pasar Pungkruk yang menunggak retribusi dan izin perpanjangan seniliat total Rp18 juta.
Penerapan e-retribusi atau penarikan retribusi nontunai di Pasar Grogol Sukoharjo berhasil diterapkan kepada 163 pedagang los maupun kios.
Sebanyak 256 pedagang di Pasar Tanjung, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mendadak mogok berjualan di pasar setempat, Senin (17/1/2022) pagi.
Sejumlah pedagang Pasar Sidoharjo, Kecamatan Bayat, Klaten, menolak rencana kenaikan retribusi menjadi Rp300.000/bulan di pasar setempat pada 2022.
Dinas Perdagangan Kota Jogja memutuskan kembali memberlakukan pembayaran retribusi pasar secara normal seiring dengan membaiknya aktivitas pasar.
Pada APBD 2021 perubahan target pendapatan retribusi pasar dinaikkan Rp762 juta menjadi Rp5,25 miliar.
PAD Kota Solo dari retribusi 44 pasar tradisional Rp13,7 miliar pada. Pemkot) Solo meresmikan metode pembayaran nontunai dengan Mandiri Virtual Account.
Dengan BKPR petugas dapat mengetahui pedagang yang menempati kios/los nomor berapa saja yang sudah atau belum membayar.
E-retribusi pasar mulai diterapkan di Wonogiri.
Pemkab Wonogiri menerapkan e-retribusi pasar pada tahun ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen memberikan diskon kewajiban membayar retribusi pasar sebesar 25% sebagai dampak pandemi Covid-19.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.