Jika Mau, Novel Baswedan dkk. Bisa Masuk ASN Polri Tanpa Seleksi
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan memastikan perekrutan 57 mantan pegawai KPK dan penempatan posisi mereka berupa penawaran tanpa ada seleksi.
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan memastikan perekrutan 57 mantan pegawai KPK dan penempatan posisi mereka berupa penawaran tanpa ada seleksi.
Espos.id/ Newswire
KPK membuka opsi untuk bekerja sama dengan siapa pun dalam memberantas korupsi, termasuk dengan IM57+.
Pemilik "bendera HTI" adalah ASN dari Kejaksaan yang diperbantukan ke KPK sehingga secara otomatis tidak ikut dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sebagian besar dari 57 anggota KPK yang dipecat sudah terbukti berintegritas dan memiliki dedikasi besar dalam pemberantasan korupsi.
Saat peristiwa bendera HTI tersebut terjadi sekitar September 2019, kala itu KPK masih dipimpin Agus Rahardjo.
Niat Kapolri tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo melalui balasan surat yang dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara
Menko Polhukam, Mahfud Md. buka-bukaan soal awal mula muncul ide dari Kapolri merekrut Novel dkk. sebagai ASN Polri.
Perekrutan 56 pegawai KPK yang akan dipecat, Kamis (30/9/2021) besok, sebagai ASN di Polri dianggap sebagai solusi.
Pegawai KPK yang tak lolos TWK adalah penyidik muda Lakso Anindito.
Niat Kapolri merekrut Novel Baswedan dkk. menjadi ASN di Polri menjadi bukti 56 pegawai KPK itu sebenarnya TWK.
Kapolri mengaku Jokowi mengabulkan permintaan agar 56 pegawai tak lolos TWK jadi ASN Polri.
Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK
Udin Award 2021 yang diberikan AJI Indonesia kepada jurnalis Tempo Nurhadi adalah gambaran tentang peran jurnalisme dalam pemberantasan korupsi yang kian berat.
Ombudsman RI menemukan banyak maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang memakan korban 75 pegawai lembaga antirasuah tersebut.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 19 Juni 2021. Esai ini karya Thontowi Jauhari, anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
Sebelum tes TWK, salah satu pegawai KPK non aktif menyebut rumahnya didatangi orang tak dikenal dan mengaku dari suatu kementerian.
Pimpinan KPK tak akan mencabut SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus TWK untuk menjadi ASN. Kebijakan itu untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari 75 pegawai tak lolos TWK.
Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah, mempertanyakan keseriusan KPK dalam menangkap Harun Masiku lantaran baru meminta Interpol menerbitkan red notice setelah setahun lebih buron.
Seorang penyidik KPK yang dilantik menjadi ASN mengaku diminta asesor untuk menaati perintah atasan tanpa menanyakan alasannya.
Menkum HAM, MenPAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, hingga pimpinan KPK memutuskan tetap memberhentikan 51 orang dari 75 pegawai yang tak lolos TWK.
Koran Solopos Hari Ini edisi Kamis (27/5/2021) mengulas tentang pemain lain dalam skandal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.
Beredar surat yang seolah-olahan bocoran surat penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.