Tak Bisa Minta Penangguhan UMK 2026, Apindo Solo Ambil Sikap Realistis
Apindo Solo mengambil sikap realistis terkait penerapan UMP dan UMK 2026 karena tidak mungkin mengajukan penangguhan setelah dilarang dalam UU Ciptaker.
Apindo Solo mengambil sikap realistis terkait penerapan UMP dan UMK 2026 karena tidak mungkin mengajukan penangguhan setelah dilarang dalam UU Ciptaker.
Espos.id/ Dhima Wahyu Sejati
Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sragen siap membayar gaji karyawan sesuai upah minimum kabupaten atau UMK 2026 senilai Rp2.337.700 per bulan mulai Januari 2026.
Disnakerin Wonogiri menyatakan semua perusahaan berkomitmen mengimplementasikan upah minimum kabupaten atau UMK senilai Rp2.335.126 pada 2026 ini.
Kalangan pengusaha di Sukoharjo tidak ada yang keberatan dan mengajukan penangguhan terkait pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Sukoharjo mulai 1 Januari 2026.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan membuka pintu dialog dan diskusi dengan semua pihak, termasuk kalangan serikat pekerja yang kecewa dengan penetapan nilai UMK 2026, yang dinilai masih jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup layak.
Berdasarkan data nasional, besaran UMK 2026 yang tertinggi di Indonesia menyentuh angka di atas Rp5 juta.
Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri tercatat sebagai dua daerah dengan UMK terendah di Indonesia pada 2026.
Inilah daftar 10 wilayah dengan UMK 2026 terendah se-Indonesia.
Enam kabupaten di Jawa Tengah menempati posisi 10 daerah dengan UMK terendah pada 2026.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan inflasi, indeks alfa, dan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah.
UMK 2026 di sejumlah wilayah industri Jawa resmi melebihi batas PTKP. Pekerja otomatis kena PPh 21. Simak daftar lengkap di Jakarta, Jabar, Banten, dan Jatim.
Pemerintah Jabar tetapkan UMK dan UMSK 2026. Kota Bekasi jadi tertinggi, sementara Kabupaten Pangandaran terendah. Simak daftar lengkap 12 wilayah.
Sejumlah organisasi serikat pekerja di Kota Solo mempertimbangkan menempuh jalur aksi jalanan menyusul kekecewaan mereka atas penetapan UMK 2026 sekaligus tidak dilibatkannya mereka dalam Dewan Pengupahan.
Tiga organisasi serikat pekerja di Kota Solo kompak menyampaikan kekecewaan mereka terhadap penetapan UMK 2026 yang dinilai jauh dari tuntutan kesejahteraan dan kelayakan hidup buruh.
Kalangan serikat buruh dan pengusaha di Sukoharjo menyampaikan harapan mereka dengan sudah ditetapkannya nilai UMK 2026 senilai Rp2,5 juta.
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI 1992 Provinsi Jateng menyebut baik UMP maupun UMK 2026 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih jauh dari harapan buruh untuk kesejahteraan.
Upah Minimum Kabupaten atau UMK Klaten 2026 yang ditetapkan senilai Rp2.538.691 menjadi yang tertinggi ketiga setelah Karanganyar dan Solo.
Upah Minimum Kabupaten atau UMK Sragen 2026 yang ditetapkan senilai Rp2.337.700 menjadi yang terendah kedua di Soloraya setelah Wonogiri dengan selisih hanya Rp2.574.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan nilai UMK Solo 2026 yang ditetapkan Gubernur Jateng senilai Rp2.570.000 merupakan jalan tengah antara usulan serikat buruh dan pengusaha yang diwakili Apindo dalam Dewan Pengupahan.
UMK Boyolali 2026 yang ditetapkan senilai Rp2.537.949 atau naik sekitar 5,9% atau senilai Rp141.351,35 dibandingkan UMK 2025 menjadi yang tertinggi keempat di wilayah Soloraya setelah Karanganyar, Solo, dan Klaten.
Nilai UMK Karanganyar 2026 masih menjadi yang tertinggi di Soloraya dengan nilai sesuai penetapan oleh Gubernur Jawa Tengah yakni Rp2.592.154, naik kurang lebih Rp150.000 dibanding UMK 2025 yang senilai Rp2.437.110.
Besaran UMK 2026 Kabupaten Karanganyar menjadi yang tertinggi di wilayah Soloraya dengan besaran Rp2.592.154,06.
Upah minimum kabupaten atau UMK Wonogiri pada 2026 diusulkan naik 7% menjadi Rp2.335.125. Kenaikan UMK sebesar itu dinilai tidak akan memberatkan pengusaha dan akan membuat nilai UMK di atas UMP Jateng.
Apindo Soloraya buka suara terkait pembahasan UMK 2026 yang berakhir deadlock alias tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan serikat buruh di beberapa daerah Soloraya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen merevisi nilai upah minimum kabupaten (UMK) Sragen 2026 menjadi Rp2.337.700.
Dewan Pengupahan Kabupaten Ponorogo menyepakati kenaikan UMK 2026 sebesar Rp140.525 atau 5,85 persen dan mengusulkannya ke Pemprov Jawa Timur untuk ditetapkan.
Usulan upah minimum kota atau UMK Solo 2026 disebut sudah disetorkan untuk mendapatkan penetapan dari Gubernur Jawa Tengah namun untuk nilainya, masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi.
Dalam rapat Dewan Pengupahan yang berakhir deadlock, muncul dua opsi angka usulan UMK Wonogiri 2026 yang keduanya di atas Rp2,3 juta.
Dewan Pengupahan Sragen menyepakati upah minimum kabupaten atau UMK 2026 senilai Rp2.335.350 atau naik 7,018% dibanding UMK 2025 yang senilai Rp2.182.200.
Bupati Boyolali, Agus Irawan, mengusulkan UMK Boyolali 2026 senilai Rp2.537.949,35 kepada Gubernur Jateng, naik sekitar 5,9% atau senilai Rp141.351,35 dibandingkan UMK 2025 yang senilai Rp2.396.598.
Dewan Pengupahan Kota Solo tidak menemui kesepakatan terkait usulan nilai UMK 2026 sehingga menyerahkan keputusan kepada Wali Kota Solo Respati Ardi.
Pembahasan UMK 2026 di Kabupaten Wonogiri berakhir deadlock dan usulan kenaikan UMK tahun depan menunggu kebijakan Bupati Wonogiri Setyo Sukarno untuk diserahkan kepada Pemprov Jateng.
Serikat buruh dan Apindo Boyolali melakukan pertemuan dengan Bupati Agus Irawan menyusul pembahasan usulan nominal Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2026 oleh Dewan Pengupahan Boyolali yang berakhir deadlock.
Pembahasan usulan UMK 2026 di Dewan Pengupahan Karanganyar berujung deadlock karena baik pengusaha maupun serikat buruh bertahan dengan angka alfa masing-masing sehingga keputusan diserahkan ke Bupati.
Nominal Upah Minimum Kabupaten atau UMK Sukoharjo 2026 diusulkan senilai Rp2,5 juta, naik sekitar 5,96 persen atau senilai Rp140.512 dibandingkan UMK 2025.
Pemkot Madiun mengusulkan UMK 2026 naik 7,1 persen menjadi Rp2,59 juta. Usulan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan memastikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 akan mengalami kenaikan.
Pembahasan UMK Sragen 2026 antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah belum mencapai kesepakatan karena perbedaan skema alfa yang diusulkan.
Dewan Pengupahan Sukoharjo yang meliputi perwakilan buruh, pengusaha, BPS, Pemkab, hingga akademisi mengadakan pertemuan perdana membahas UMK 2026.
Dewan Pengupahan Kota Solo akan menggelar pertemuan untuk membahas usulan Upah Minimum Kota atau UMK 2026 pada Jumat-Sabtu (19-20/12/2025).
Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Boyolali 2026 masih belum menemui titik temu.
Kalangan buruh dan pengusaha di Sukoharjo segera bertemu untuk membahas usulan UMK 2026 menyusul keluarnya PP tentang Pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025) malam.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar penetapan UMK tahun depan.
Ketidakpastian kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 dikhawatirkan berpengaruh terhadap kekondusifan iklim kerja di Sukoharjo pada tahun depan.
Molornya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 menimbulkan kekhawatiran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Boyolali.
Molornya penetapan UMK 2026, termasuk di Sukoharjo, berdampak pada ketidakpastian proyeksi perencanaan keuangan dan kebijakan perusahaan maupun pekerja.
Kalangan buruh di Karanganyar mulai menagih kepastian penetapan UMK 2026 yang hingga akhir November belum juga diputuskan.
Kalangan buruh di Sukoharjo menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 pada 8 dan 15 Desember 2025 terlalu mepet.
Pemprov Jateng menunggu terbitnya PP pengupahan sebelum menetapkan UMP dan UMSP 2026 yang dijadwalkan pada 8 Desember 2025.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan upah minimum kota atau UMK Solo 2026 pasti naik namun persentase kenaikannya masih menunggu kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Berikut daftar UMK 35 Kabupaten/Kota di Jateng pada 2026 jika disimulasikan naik 10,5%.
Dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Solo mengusulkan Upah Minimum Kota/Kabupaten atau UMK di Soloraya naik 10% hingga 15% pada 2026.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Solo belum membahas usulan nilai UMK 2026 karena masih menunggu arahan dari Pemprov Jawa Tengah.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.