MK Minta UU Peradilan Militer Direvisi 2 Tahun, TNI Buka Suara
MK memberi waktu dua tahun untuk revisi UU Peradilan Militer. Maruli Simanjuntak menyatakan TNI akan mempelajari dan mendiskusikan putusan tersebut.
MK memberi waktu dua tahun untuk revisi UU Peradilan Militer. Maruli Simanjuntak menyatakan TNI akan mempelajari dan mendiskusikan putusan tersebut.
Espos.id/ Sulthon Sulung Kandiyas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat subtansi yang jelas dan tegas berkaitan definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum.
Presiden Jokowi menanggapi wacana revisi Undang-Undang tentang Peradilan Militer buntut kasus di Basarnas.
Henri Alfiandi dimutasi sebagai perwira tinggi Mabes TNI dalam rangka pensiun.
Desakan mundur Firli Bahuri dkk. itu disampaikan pengamat hukum asal Solo, Muhammad Taufiq.
Kasus yang menjerat Henri Alfiandi dan Budi Cahyanto terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
Menurut Agung Handoko, TNI memiliki aturan tersendiri untuk menindak anggotanya yang diduga melanggar hukum.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.