Masyarakat Sipil Tolak Ide Rekrutmen Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pembangunan
Koalisi masyarakat sipil menilai rekrutmen 24.000 tamtama tersebut hanya akan menggemukkan postur TNI AD.
Koalisi masyarakat sipil menilai rekrutmen 24.000 tamtama tersebut hanya akan menggemukkan postur TNI AD.
Espos.id/ Mariyana Ricky P.D
Beragam berita menarik dapat Anda simak di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (9/6/2025), salah satunya tentang tingginya harga dan minimnya ketersediaan lahan untuk permukiman di Kota Solo membuat warga melirik wilayah satelit namun yang masih dekat dengan kota.
Pemohon uji materi UU TNI meminta Mahkamah Konstitusi mengatur ketentuan prajurit di seluruh jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
Pemohon uji materi UU TNI meminta Mahkamah Konstitusi mengatur ketentuan prajurit di seluruh jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
Mungkin saja ini terjadi karena karakter masyarakat kita yang ekspresif dan menggebu-gebu dalam menyuarakan sesuatu yang mereka anggap benar, apalagi di negeri demokrasi ini setiap orang bisa berbicara apa saja, bahkan untuk mengelabui.
Kebijakan publik harus dirancang secara ilmiah: jelas latar belakang masalahnya, jelas metodenya, dan terukur dampaknya.
Penyusunan naskah akademik sebagai basis argumen harus memperhatikan kondisi sosio-politik. Tentu disertai data pendukung yang kuat dan relevan.
Presiden RI Prabowo Subianto menjawab tidak akan ada lagi dwifungsi militer di pemerintahannya setelah adanya reformasi di Indonesia.
UU TNI hasil revisi malah menghambat profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara karena para perwiranya akan sibuk mengurusi urusan sipil dan melalaikan tugas utama di urusan pertahanan negara.
Komunitas Suara Ibu Indonesia di Jogja menggelar aksi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa yang tengah menyuarakan aspirasi mereka.
Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Karanganyar menggelar aksi damai mendukung pengesahan UU TNI di Plasa Alun-alun Karanganyar, Sabtu (29/3/2025).
Peran TNI dalam program makan bergizi gratis (MBG) dengan dapur umum tersentralisasi dan keterlibatan TNI dalam proyek food estate menyebabkan pekerjaan masyarakat sipil dikerjakan militer aktif.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM di Kota Solo berkomitmen terus mengawal UU TNI dengan harapan UU tersebut dibatalkan karena dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI era Orde Baru.
Gelombang protes pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berlanjut.
Pengamat Hukum UMS menyebut revisi UU TNI yang baru saja disahkan pada 20 Maret lalu justru mengancam demokrasi di negara ini karena semakin tingginya peran militer di ranah politik dan pemerintahan.
Sejumlah pengunjuk rasa aksi tolak UU TNI di Surabaya dikabarkan ditangkap aparat kepolisian dalam demo yang digelar Senin.
Sepeda motor milik para pendemo yang sempat diamankan karena ditinggalkan saat terjadi kericuhan pada demo menolak UU TNI bisa diambil lagi per Senin ini.
Aksi unjuk rasa di Kota Malang berlangsung ricuh di mana halaman Gedung DPRD sempat terbakar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai RUU TNI yang baru saja disahkan beberapa hari lalu tidak akan membawa Indonesia menuju era dwifungsi ABRI layaknya orde baru.
Pasbata Jokowi siap pasang badan dengan banyaknya gelombang protes dari mahasiswa terkait revisi Undang-Undang Tenaga Nasional Indonesia atau UU TNI.
Puspen TNI menegaskan perwira TNI aktif yang masih menjabat jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI harus mundur atau pensiun dini dari satuan.
Uji materi atau judicial review UU TNI di Mahkamah Konstitusi menjadi pilihan niscaya bagi masyarakat sipil yang bulat kata menghendaki penghentian pembahasan RUU TNI.
Inilah 16 tugas pokok TNI dalam UU terbaru selain perang.
Beragam berita menarik dapat Anda simak di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (21/3/2025), salah satunya tentang DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU, Kamis (20/3/2025).
Inilah empat perubahan pada UU TNI terbaru.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada dwifungsi di perubahan UU TNI yang disahkan pada Kamis (20/3/2025).
Jumlah Kementerian atau Lembaga (K/L) sipil yang bisa dijabat anggota TNI bertambah menjadi 16 instansi.
Berdasarkan UU TNI, Mayor Teddy hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah dirinya mengundurkan diri maupun pensiun dari dinas aktif keprajuritan TNI.
Menko Polhukam mengusulkan aturan larangan prajurit TNI buka usaha dihapus.
Alih-alih mendorong TNI menjadi alat pertahanan negara profesional, sejumlah usulan perubahan itu justru memundurkan kembali agenda reformasi TNI.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan nasehat terkait gugatan batas usia pensiun TNI.
TNI menggugat MK tentang UU TNI terhadap UUD 1945 mengenai batas usia prajurit untuk pensiun.
Menempatkan perwira aktif di jabatan sipil dinilai langkah mundur bagi reformasi dan semangat profesionalisme TNI.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi 21-11-2026
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.